Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan

Di awal masa kemerdekaannya, Indonesia harus mengalami masalah baru di berbagai bidang, dan pemerintah harus menyandarkan diri pada orang-orang yang berpengalaman, seperti Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Dr. Ong Eng Die, Ignatius Joseph Kasimo, Ki Hadjar Dewantara, dan lain-lain.

Terlepas dari peran para ahli ternyata Indonesia dapat bertahan juga karena partisipasi para petani, dapat dibayangkan bahwa pada saat itu kas negara kosong dan pemasukan yang berjalan saat itu dari hasil pertanian.

Foto: llustrasi Indonesia Awal Kemerdekaan | http://www.flickr.com by Boobook48

Untuk pertama kalinya dalam kehidupan rakyat Indonesia kebanyakan, segala sesuatu yang serba paksaan dari bangsa asing hilang secara tiba-tiba.

Di pihak Belanda sendiri menganggap Revolusi Indonesia sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau, mereka bertujuan menghancurkan sebuah negara yang baru saja memproklamirkan kemerdekaan mulai dengan cara blokade ekonomi salah satunya.

Meskipun telah dibacakan proklamasi, banyak raja-raja luar Jawa yang telah didukung dan dijadikan kaya oleh Belanda sehingga tidak tertarik kepada Revolusi.

Mereka tidak menyukai pimpinan di Jakarta sebagai wakil-wakil kekuatan Revolusi, meskipun tidak semua raja bersikap demikian, seperti Raja Bone di Sulawesi Selatan menyatakam dukungannya dan mengakui kekuasaan G.S.S.J. Ratulangi sebagai Gubernur Republik di sana.

Foto: llustrasi Indonesia Awal Kemerdekaan | http://www.flickr.com by Raymond Ginting

Perubahan di masa awal kemerdekaan diantaranya meliputi perubahan di bidang pendidikan dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada yang merupakan Sekolah Tinggi teknik di Bandung serta lembaga pendidikan lain yang berdiri pada waktu yang hampir bersamaan di tahun 1946 adalah Perguruan Tinggi Kedokteran, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan, Sekolah Tinggi Farmasi, dan Perguruan Tinggi Pertanian yang kesemuanya berada di Klaten, sekitar 20 kilometer dari Yogyakarta.

Di bidang sosial dan budaya ditandai dengan lahirnya seniman dan sastrawan nasional, seperti penyair Chairil Anwar, penulis prosa Pramoedya Ananta Toer, yang sebagian tulisannya dikerjakan di penjara Belanda pada tahun 1947-1949, Wartawan Mochtar Lubis, dan lain-lain serta terbentuknya PWI dan PGRI sebagai upaya untuk melakukan perjuangan melalui organisasi.

Kemudian dalam bidang ekonomi yang paling signifikan yakni dicetaknya Oeang Repoeblik Indonesia, uang adalah lambang utama suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada khalayak umum.

Meskipun tengah menghadapi inflasi dan blokade ekonomi, Indonesia dapat bertahan dengan segala upayanya melalui para ahli di bidang ekonomi, satu hal yang menarik adalah ketika tengah mengatasi blokade ekonomi, Indonesia berhasil mengirimkan bantuan beras ke India, ini berkat dukungan dari para petani karena penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. sehingga pemerintah RI bertahan sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

Sumber

Abdullah, Taufik dan A.B. Lapian, ed. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah. Jilid 8 Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Lubis, Nina.H, dkk. 2003. Sejarah Tatar Sunda Jilid 2. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Universitas Padjadjaran.

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 2009. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M.C. 2011. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE LAMA
Orde Lama adalah sebutan bagi masa Presiden Soekarno diIndonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 – 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer . Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka
berakhirlah ordelama.Kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai
memegang kendali.

Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun
1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang
menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan
nasional:

• TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara

• TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,

• Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan

Proses mengrehablitasi dan merekontruksi yang di amanatkan oleh MPRS
ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong
pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian
pasca penjajahan Belanda.

• Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem
ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan
pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez
faire laissez passer.

• Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, yang berisi :

Pembubaran Konstituante.
Tidak berlakunya UUDS 1950
Berlakunya kembali UUD 1945.
Segera dibentuk MPRS dan DPRS.

maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur
oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada
kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan
tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

PADA MASA ORDE BARU

Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan pancasila secara
murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya
Surat Perintah 11 Maret1966 yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.Orde
Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di
Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era
pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total”
atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu
tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi
bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain
itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin
melebar.

Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional
dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih
dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Pada
era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kerdaulatan
dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam
bidang sosial budaya.

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis
moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus
memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus
memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus
meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok
menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang
digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah
perbaikan ekonomi dan reformasi total.

PADA MASA REFORMASI

Berakhirnya rezim Orde Baru, telah membuka peluang guna menata
kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi dan hukum merupakan
agenda yang tidak bisa ditunda. Demokrasi menuntut lebih dari sekedar
pemilu. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik
dan kelembagaan demokrasi yang sehat.

Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki
kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala
tatanan politi, ekonomi, social dan budaya yang berbau Orde baru. Atau
membangun kembali, menyusun kembali.

Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar
dapat mewijudkan tujuan dari reformasi tersebut maka B.J.Habibie
mengeluarkan kebijakan

Beranda Umum Masa Orde Baru: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Kebijakan Orde Baru

Masa Orde Baru: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Kebijakan Orde Baru

Pengertian Orde Baru

Daftar isi

Sebenarnya, apa itu orde baru? Pengertian Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru (ORBA) dimulai sejak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan presiden Soekarno.

Pengertian orde baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/ PKI).

Menurut sejarahnya, pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila. Awal lahirnya orde baru adalah ketika presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Suharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Latar Belakang Orde Baru

Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965 beberapa Jendral TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut yang sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia.

Peristiwa pembunuhan para Jendral TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat dan TNI kemudian melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia.

Pada masa itu, kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi sehinga keamanan negara sangat rentan. Hal tersebut membuat pengaruh dan kekuasaan presiden Soekarno menjadi melemah dan kehilangan kepercayaan dari sebagian rakyatnya.

Selain kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntutan demonstran kepada pemerintah pada waktu itu adalah:

Membubarkan PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya (Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain).
Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
Menurunkan harga sembako

Untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat tersebut, presiden Soekarno kemudia melakukan reshuffle Kabinet Dwikora. Namun, upaya tersebut dianggap mengecewakan karena masih terdapat unsur komunis di dalam kabinet baru.

Pada masa genting tersebut akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, dimana isinya Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia.

Pada 22 Februari 1967 akhirnya Soeharta diangkat menjadi presiden RI ke-2 secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967.

Kebijakan Orde Baru

Pemerintahan di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbaai bidang.

Berikut adalah beberapa kebijakan di masa orde baru:

1. Kebijakan ekonomi

Pada tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar.

Menciptakan dan mewujudkan program trilogy pembangunan dimana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.

2. Kebijakan politik

Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan.
Penyederhanaan partai politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.
Militer memiliki peran dalam pemerintahan atau yang disebut dengan dwifungsi ABRI.
Pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.
Masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia menggagas berdirian ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti: Pengakuan terhadap negara Singapura, Memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, Masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

3. Kebijakan Sosial

Pemerintah orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu, diantaranya:

Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)
Program transmigrasi
Gerakan wajib belajar
Gerakan orang tua asuh

Kelebihan dan kekurangan Masa Orde Baru

Seperti yang dijelaskan pada pengertian orde baru di atas, masa orde baru berlangsung selama Soeharto menjabat sebagai presiden RI, yaitu 32 tahun lamanya. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan masa orde baru adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan Masa Orde Baru

Pada tahun 1996 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.
Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.
Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.
Anka pengangguran mengalami penurunan.
Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.
Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.
Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.

2. Kekurangan Masa Orde Baru

Terjadi korupsi besar-besara di semua lapisan masyarakat.
Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.
Kekuasaan yang terus bekelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.
Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintah

Pengertian Reformasi Adalah

Daftar isi

Apa yang dimaksud dengan reformasi (reformation)? Secara umum, pengertian reformasi adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru.

Pendapat lain mengatakan bahwa arti reformasi adalah proses pembentukan atau perubahan sistem yang telah ada pada suatu masa diganti dengan yang baru. Perubahan dan perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara.

Reformasi tidak terjadi begitu saja, ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini adalah beberapa syarat terjadinya reformasi:

Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat.
Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan.
Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai.

Tujuan Dilakukannya Reformasi

Secara umum, tujuan reformasi adalah untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat sehingga menjadi lebih baik dan tepat sasaran di masa depan. Sesuai dengan pengertian reformasi, adapun beberapa tujuan reformasi adalah sebagai berikut:

Untuk membuat perubahan serius dan bertahap agar seluruh elemen masyarakat nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk melakukan penataan kembali terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang selama ini menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita masyarakat dan negara.
Untuk memperbaiki setiap bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Mengubah atau menghilangkan kebiasaan atau cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Misalnya, perilaku Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN), sikap otoriter, penyimpangan, penyelewengan, dan lain-lain.

Latar Belakang Reformasi di Indonesia

Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, dimana pada saat itu emerintahan Orde Baru dijatuhkan oleh gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi di Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu; krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Seluruh kegiatan ekonomi maupun infrastruktur yang dilakukan pada masa Orde Baru tidak diimbangi dengan pembentukan mental para pelaksana pemerintahan sehingga mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan, KKN, penyimpangan, dan sikap otoriter. Mengacu pada pengertian reformasi di atas, berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai latar belakang reformasi di Indonesia.

1. Krisis Politik

Secara hukum, kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR. Namun pada kenyataannya anggota MPR sudah diatur dan direkayasa dimana sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (Nepotisme).

Selain itu, penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru berjalan secara tidak transparan, dimana banyak terjadi pembredelan terhadap media massa yang berseberangan dengan pemerintah sehingga aspirasi rakyat tidak tersalurkan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah Orde Baru sehingga muncullah kaum reformis.

2. Krisis Ekonomi

Pada masa itu krisis moneter terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Indonesia mengalami pelemahan nilai mata uang Rupiah yang sangat drastis, utang-utang negara dan swasta, serta peyimpangan yang terjadi pada sistem ekonomi dimana para konglomerat menguasai bidang-bidang ekonomi dengan cara monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi.

3. Krisis Hukum

Di jaman Orde Baru juga banyak terjadi penyimpangan hukum. Beberapa diantaranya;

Hukum dijadikan alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah.
Banyak terjadi rekayasa proses peradilan bila menyangkut penguasa, keluarga, dan kerabatnya.
Kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif sehingga cenderung melayani kehendak penguasa.

4. Krisis Sosial

Selama Orde Baru, masyarakat Indonesia terbagi dalam dua kelas, yaitu;

Kaum elit, yaitu elit politik dan para pengusaha keturunan Tionghoa yang dekat dengan pemerintahan Orde Baru atau keluarga Cendana.
Rakyat kecil, yaitu masyarakat biasa yang bukan kerabat atau kenalan keluarga Cendana.

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan kecemburuan, sehingga menimbulkan kerusuhan dan penjarahan.

5. Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Puncaknya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan Orde Baru. Hal ini kemudian menimbulkan banyak demonstrasi dan kerusuhan yang meminta agar pemerintah Orde Baru turun.

Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan puncaknya, dimana 4 mahasiswa tertembak mati karena melakukan demonstrasi. Peristiwa tersebut kemudian menyulut lebih banyak kerusuhan dan penjarahan sampai akhirnya Presiden Soeharta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.

Negara Maritim: Pengertian, Ciri-Ciri, Konsep, Contoh Negara Maritim

PILIHAN EDITOR

Manajemen Agribisnis: Pengertian, Ruang Lingkup, Fungsi, dan Aspeknya

Manajemen PAUD: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Konsep, dan Penerapannya

Proses Produksi: Pengertian, Jenis, dan Karakteristiknya

Pengertian Revaluasi dan Contohnya, Serta Dampaknya Pada Bisnis

Pasar Monopoli: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Jenis Pasar Monopoli

Sosial

Piramida Penduduk: Pengertian, Fungsi, dan Bentuk Piramida Penduduk

Umum

Pengertian Sejarah: Definisi, Ruang Lingkup, Sumber, dan Aspek-Aspek Sejarah

Umum

Arti Pencitraan: Apa Itu Pencitraan, Tujuan, dan Jenis Pencitraan

Pengertian Reformasi Adalah

Daftar isi

Reformasi tidak terjadi begitu saja, ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini adalah beberapa syarat terjadinya reformasi:

Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat.
Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan.
Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai.

Tujuan Dilakukannya Reformasi

Untuk membuat perubahan serius dan bertahap agar seluruh elemen masyarakat nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk melakukan penataan kembali terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang selama ini menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita masyarakat dan negara.
Untuk memperbaiki setiap bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Mengubah atau menghilangkan kebiasaan atau cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Misalnya, perilaku Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN), sikap otoriter, penyimpangan, penyelewengan, dan lain-lain.